Pertumbuhan ekonomi Banten pada tahun lalu bergerak pada posisi 4,81 persen. Angka itu tumbuh melambat jika dibandingkan dengan 2022 di level 5,03 persen.
Pertumbuhan Banten juga lebih kecil dibandingkan dengan rerata angka pertumbuhan nasional yang berada di level 5,05 persen.
Pertumbuhan ekonomi ini yang melambat ini menjadi sebuah pekerjaan rumah cukup besar. Karena perlambatan ini menunjukkan gairah ekonomi yang melesu. Belum lagi ditambah dengan angka pengangguran di Banten yang bikin geleng-geleng kepala,
Salah satu upaya untuk mendongkrak ekonomi tersebut yakni dengan mengoptimalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Menurut Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, fokus perencanaan APBD 2025 diprioritaskan untuk empat poin Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Di antaranya, meliputi peningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia; meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi; meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan; dan, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 ini juga didasarkan pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan target kinerja program daerah yang telah diselaraskan dengan pemutakhiran Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) nasional. “Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional,” kata Al Muktabar dalam keterangannya.
Secara umum, Rancangan APBD 2025 Provinsi Banten sebesar Rp11,138 triliun. Terdiri atas pendapatan daerah ditargetkan Rp10,991 triliun lebih, belanja daerah dianggarkan Rp10,995 triliun lebih, dan defisit anggaran Rp4,037 miliar lebih yang ditutup dengan pembiayaan daerah sebesar Rp4,037 miliar lebih. “Struktur Rancangan APBD tahun anggaran 2025 ini, telah mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Pengangguran Banten
Seperti halnya banyak di daerah, masalah pengangguran menjadi isu yang coba di atasi pemerintah lokal. Di Banten, angka pengangguran per Februari 202 mencapai 7,02 persen. Angka itu di atas rata-rata nasional yang hanya mencapai 4,82 persen.
Banten menjadi provinisi dengan tingkat pengangguran tertinggi. Unggul dibandingkan Kepulauan Riau dan Jawa Barat yang berada di posisi kedua dan ketiga tertinggi. Yang lebih ironis, dalam 12 tahun terakhir, tangkat pengangguran Banten selalu lebih tinggi dibandingkan nasional.
Kabupaten Tangerang menjadi wilayah dengan tingkat pengangguran tertinggi. Ditengarai, gelombang relokasi pabrik membuat banyak karyawan yang akhirnya di PHK. Sejumlah warga Kabupaten Banten yang selama ini bergantung pada kawasan ekonomi pabrik di daerah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, pun merasakan lesunya ekonomi. “Sepi sekarang, karyawan makin dikit, pabrik banyak yang tutup,” ujar Yusuf.
Oleh karena itu, tugas berat masih dihadapi oleh pemerintah Banten ke depan. Pembukaaan lapangan pekerjaan serta insentif-insetif segar melalui APBD diharapkan bisa mendongkrak gairah ekonomi masyarakat serta memangkas angkat pengangguran.