Jakarta,– Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa 2025 menjadi tahun terakhir penyelesaian afirmasi bagi tenaga honorer.
Dalam Forum Evaluasi Seleksi PPPK Tahap II Formasi 2024 yang digelar Rabu (30/07/2025), Prof. Zudan menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan target finalisasi pengangkatan tenaga honorer tahun ini.
“Bagi yang tidak masuk dalam database BKN, silakan mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CASN melalui jalur reguler sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Sementara itu, tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN masih memiliki peluang. Mereka akan difasilitasi pemerintah melalui skema paruh waktu, yang memungkinkan untuk diangkat menjadi pegawai penuh waktu secara bertahap—tergantung kesiapan anggaran dan kondisi ekonomi daerah masing-masing.
Progres Pengangkatan PPPK 2024
Dalam laporan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN, terungkap bahwa hasil seleksi PPPK Tahap I 2024 telah menetapkan 690.918 orang sebagai penerima formasi penuh waktu, yang diumumkan pada 24–31 Desember 2024.
Hingga 28 Juli 2025, sekitar 80% dari jumlah tersebut—tepatnya 444.918 orang—sudah menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai PPPK.
Seleksi PPPK Tahap II pun tak kalah signifikan. Dari hasil yang diumumkan 16–30 Juni 2025, sebanyak 187.785 peserta berhasil lolos dan mendapatkan formasi penuh waktu.
Jika diakumulasikan, total formasi penuh waktu yang terisi mencapai 878.627 orang, atau 87,1% dari total formasi yang tersedia sebesar 1.008.337.
Dengan jumlah pelamar mencapai lebih dari 2,1 juta orang, angka ini menunjukkan antusiasme luar biasa terhadap posisi ASN berbasis kontrak.
Harapan Besar untuk ASN Masa Depan
Forum evaluasi ini turut dihadiri oleh berbagai perwakilan unit kepegawaian dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Zudan kembali mengingatkan pentingnya membangun sistem seleksi ASN yang transparan, fleksibel, dan berkelanjutan.
“Sudah saatnya kita menyusun fondasi baru untuk pengelolaan ASN yang lebih adaptif, sesuai tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang profesional,” pungkasnya.