Lahan sitaan di Banten tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat di Banten yang membutuhkan rumah.
TANGERANG — Pemerintah terus berupaya menggenjot penyiadaan lahan dan rumah bagi warga tak mampu. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin menyiapkan 1.000 hektare lahan di Banten yang disita negara dari koruptor untuk dapat dimanfaatkan bagi pembangunan rumah untuk masyarakat kecil.
“Di Banten, Jaksa Agung sudah menyiapkan seribu hektare tanah dari koruptor yang disita negara. Ya tanah koruptor disita, kasih sama rakyat,” ujar Maruarar atau disapa Ara di di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang pada Jumat.
Ia menambahkan bahwa lahan sitaan di Banten tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat di Banten yang membutuhkan rumah. “Saya pikir tanah di Banten ini akan sangat bermanfaat bagi rakyat di Banten yang membutuhkan. Doain supaya prosesnya jangan lama-lama. Tanah dari koruptor sudah disita, lapor ke Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Saya berharap birokrasi itu tidak memperlama, tapi mempercepat,” kata Ara.
Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan tengah mengupayakan untuk membuat tanah sitaan dari para koruptor bisa digunakan sebagai lahan pembangunan rumah bagi masyarakat, sehingga harga jual menjadi lebih murah.
Upaya tersebut dilakukan pihaknya guna mewujudkan hunian murah dan layak bagi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam salah satu Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
https://www.topbanten.com/debat-perdana-ratu-badri-ingin-kota-serang-lebih-mandiri/
Lebih lanjut, Ara mengatakan, selain membuat harga hunian menjadi lebih murah, penggunaan tanah sitaan turut membuat adanya efisiensi anggaran dan optimalisasi aset negara.
Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Visi dan Misi Asta Citanya berkeinginan untuk membangun hunian dengan sanitasi yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan membangun perumahan sebanyak 3 juta unit per tahun, dengan rincian 1 juta rumah untuk perkotaan, dan 2 juta rumah di pedesaan.