Jakarta, (10/09/2025) – Gelombang kritik terhadap pemerintah kembali menguat. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyatakan kekecewaannya atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menganggap sebagian dari 17+8 tuntutan rakyat perlu diperdebatkan.
Bagi BEM UI, pernyataan tersebut adalah bukti nyata bahwa Presiden gagal memahami keresahan rakyat.
“Tidak ada alasan menyebut tuntutan rakyat tidak masuk akal. Kalau Presiden bilang hanya sebagian yang masuk akal, berarti ia mengakui kegagalannya sendiri, lalai, dan tidak pantas memimpin negeri ini,” tegas Diallo Hujanbiru, Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, saat aksi di depan DPR, Selasa (9/9).
Diallo menegaskan, 17+8 bukan sekadar angka, melainkan suara rakyat yang setiap hari berhadapan dengan kenyataan pahit: PHK massal, stunting, kelaparan, hingga korban yang gugur dalam aksi.
Ketua BEM UI, Atan Zayyid Sulthan, menambahkan bahwa pemerintah terbukti belum menuntaskan satupun dari 17 tuntutan jangka pendek yang seharusnya rampung per 5 September 2025.
“Tuntutan kami jelas. 17 jangka pendek, 8 jangka panjang. Tapi sampai hari ini, tidak ada satupun jaminan, bahkan pembahasan soal tuntutan outsourcing saja belum pernah disentuh,” ujarnya.
Atan menegaskan mahasiswa tidak akan membiarkan pertemuan Presiden dan DPR dengan mahasiswa dijadikan cara untuk meredam kritik.
“Jangan kira kami akan diam. Selama rakyat lapar, buruh di-PHK, dan anak-anak stunting, kami akan terus turun ke jalan. 17+8 harus dipenuhi, titik,” tutupnya.